Penjelasan Mengenai “Apa Itu Hukum”

Penjelasan Mengenai “Apa Itu Hukum”

Hukum termasuk tindakan yang harus ditegakkan di dalam kehidupan masyarakat. Hukum sangat berperan penting dalam mewujudkan sebuah keadilan dan norma manusia. Apakah selama ini hukum di negara kita sudah berjalan dengan benar? Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi semua kebutuhan hidup masyarakat. Setiap orang memang berbeda-beda dalam memberikan pengertian tentang hukum. Bahkan untuk masyarakat awam pengertian hukum itu tidak begitu penting. Selain itu, hukum ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Jadi sebenarnya hukum itu seperti apa dan apa tujuannya? Berikut penjelasannya.

Pengertian Hukum

Sistem terpenting dalam pelaksanaan berbagai rangkaian kekuasaan kelembagaan, mulai dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial serta kriminalisasi dalam hukum pidana agar negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik. Semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan-tindakan pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu membahayakan diri sendiri atau harta.

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan berwenang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur tingkah laku manusia untuk mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya kekacauan dan lain sebagainya dalam hidup. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis dapat mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

Sudah banyak para ahli dan sarjana hukum yang mencoba untuk memberikan pengertian atau definisi hukum, namun belum ada satupun ahli atau sarjana hukum yang mampu memberikan pengertian hukum tersebut agar dapat diterima oleh semua pihak. Namun dalam pemikiran setiap manusia tidaklah selalu demikian, sering dalam interaksi tersebut terjadi konflik di antara mereka yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Sebagai contoh, dalam suatu negara pasti terdapat suatu peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan orang atau warga negara dengan negara. Itu juga dapat disebut dengan hukum.

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu hukum akan mempelajari dan mendalami segala seluk beluk mengenai hukum seperti asas-asas. Sejarah atau asal mula, sistem, perkembangan, fungsi dan masih banyak lagi aspek yang terdapat didalam hukum itu sendiri. Ilmu hukum sendiri menelaah dan mengkaji hukum sebagai fenomena kehidupan manusia serta gejala pada kehidupan manusia di dunia ini. Bagi masyarakat awam memang sangat tidak mempersulikan apa itu hukum. Mereka lebih mementingkan penegakannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Apa yang benar dan salah harus diakui eksistensinya oleh pemerintah baik dalam bentuk aturan tertulis ataupun tidak, ini harus terikat dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dengan saksi bagi yang melanggar norma tersebut.

Unsur-Unsur

Hukum sendiri memiliki beberapa unsur, dan berikut ini adalah beberapa unsur dari hukum.

  • Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat : Ini diciptakan oleh aparatur negara yang mencakup semua tentang peraturan serta mengikat tentang tingkah laku dan pergaulan hidup masyarakat.
  • Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara : Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.
  • Peraturan yang bersifat memaksa : Ini bersifat memaksa dimana peraturannya bukan untuk dilanggar melainkan untuk dipatuhi. Suatu hukum dilandaskan dengan konsep kebenaran dan sanksi bagi para pelanggarnya. Hal ini dinyatakan untuk menyelaraskan keadaan masyarakat di dalam suatu negara.
  • Peraturan yang memiliki sanksi yang tegas : Hampir sama seperti unsur sebelumnya, suatu hukum perlu dilandaskan dengan sanksi yang tegas sehingga semua rakyat merasa jera dan enggan untuk melakukan pelanggaran di kehidupan masyarakat. Hal ini berbeda dengan sanksi yang dikenakan apabila seseorang melanggar norma lain, misalnya melanggar kebiasaan yang hanya memperoleh sanksi berupa hinaan.

Dengan demikian maka hukum ini mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hal ini merupakan peraturan-peraturan hidup yang ada di kemasyarakatan yang dapat melakukan pemaksaan terhadap orang agar mau mentaati tata tertib yang terdapat dalam masyarakat serta dapat memberikan sanksi yang sangat tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tak mau patuh dan mentaatinya.

Tujuan Adanya Hukum

Adalah untuk menjamin adanya suatu kelangsungan terhadap sebuah keseimbangan untuk melakukan perhubungan antara setiap anggota masyarakat. Untuk itu, sangat dibutuhkan segala aturan hukum yang didasarkan atau dilandasi atas keinginan dan keinsyafan daripada setiap anggota masyarakat tersebut. Dengan demikian, maka hukum tersebut bertujuan untuk menjamin sebuah kepastian dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

  • Mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat.
  • Untuk menyelenggarakan adanya sebuah ketertiban dan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran.
  • Menjamin adanya kebahagian sebanyak-banyaknya pada semua orang.
  • Menjadi sarana penegak dalam pembanguanan.
  • Mewujudkan keadilan sosial lahir & batin
  • Menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.
  • Membuat suatu penataan hidup masyarakat agar sesuai dengan yang dicita-citakan.
  • Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat.
  • Sebagai fungsi kritis.

Perdamaian diantara manusia itu mesti dipertahankan dalam hukum dengan cara melakukan pemberian perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tentang hukum manusia tentunya seperti: kemerdekaan, keselamatan, harta benda, jiwa terhadap pihak yang ingin merugikannya. Oleh karena itu terkadang pembentukan dalam undang-undang harus memenuhi segala tuntutan tersebut dengan merumuskan segala peraturan sedemian rupa sehingga hakim bisa memberikan kelonggaran secara luas dalam menjalankan segala aturan-aturan tersebut.

Bidang Hukum

Dalam rangka kebutuhan akan kebendaan (materialism) manusia melakukan berbagai upaya dalam bidang ekonomi dalm melintasi dimensi ruang dan waktu. Yang artinya, pemikiran materialistis manusia harus sejalan dengan kehendak manusia, nmaun jika kehendak ini sebagai realitas atau yang bertentangan dengan kehendak manusia, maka keinginan tertib ini akan terusik dan menimbulkan kerugian, rasa aman dan nyaman manusia akan terancam. Dalam menegakkan hukum tersebut, hukum dibedakan sebagai berikut:

  • Hukum pidana

Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya Dalam hukum pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu

Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.

Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.

  • Hukum Acara

Diperlukan untuk penegakan hukum substantif atau hukum acara, sering disebut hukum formal. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana dan siapa yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum substantif dalam hal pelanggaran hukum substantif. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para jaksa, polisi, hakim, advokat serta petugas Lembaga Pemasyarakatan. Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi adalah hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan.

Ini karena tugas pokok polisi menrut hukum acara pidana (KUHAP) adalah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan serta pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil.

Untuk menegakkan ketentuan hukum materil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.

  • Hukum perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut.

Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata. termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana.

Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:

  1. Hukum keluarga
  2. Hukum harta kekayaan
  3. Hukum benda
  4. Hukum Perikatan
  5. Hukum Waris
  6. Hukum Formal

Salah satu hukum ini harus membentuk suasana yang nyaman dimana secara langsung dapat dibentuk oleh hukum yang dapat mengikat dan membentuk sesuatu yang baru di masyarakatnya. Dikatakan sumber hukum formal karena itu hanya sekedar mengingat cara untuk mana muncul hukum positif, dan dibentuk didalam hukum positif, dengan tak ada lagi mempersoalkan suatu asal-usul yang dari apa yang terdapat dalam isi peraturan hukum tersebut. Sumber-sumber yang berasal dari hukum formal ini akan membentuk suatu pandangan dalam hukum yang akan dapat dijadikan sebagai peraturan hukum didalam membentuk hukum sebagai suatu kekuasaan yang dapat mengikat.

Kepastian hukum itu berhubungan dengan soal perilaku. Kepastian hukum terkait dengan dunia usaha yang kondusif bagi investor dimulai dari komitmen manusia sebagai manusia seutuhnya dan seluruhnya baik secara pribadi dan kelembagaan (Negara) untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi para pelaku bisnis dalam dunia usaha di Indonesia tanpa meninggalkan ciri dan karakternya sebagai kekuatan bangsa. Dalam tatanan berbangsa dan bernegara, telah di atur dalam Undang-Undang mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara.

Sistem Hukum

sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang masing-masing unsur saling berinteraksi satu dengan yang lain dalam mencapai satu tujuan. Kesatuan tersebut seperti peraturan hukum, asas hukum maupun pengertian hukum. Adapun jenis sumber huku tersebut adalah sebagai berikut:

  • Sistem Hukum Anglo-Saxon

Ini adalah sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Penerapan hukum di Indonesia, hakim haruslah memperhatikan hukum adat,kita banyak mempunyai khasanah hukum adat yang berbeda di masing-masing suku.

  • Sistem hukum Eropa Kontinental

Ini merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Sistem hukum umum adalah sistem hukum yang digunakan di Inggris di mana di mana aliran frele recht Lehre yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh hukum tetapi hakim diberikan kebebasan untuk menerapkan hukum atau mengabaikannya.

  • Sistem Hukum Adat/Kebiasaan

Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu.

  • Sistem Hukum Agama

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci. Biasanya hukum adat itu diterapkan dalam suatu daerah terpencil dan umumnya masyarakatnya tersebut kurang peduli dengan hukum yang berlaku.

Jenis-Jenis Hukum

Ada beberapa penggolongan hukum menurut jenisnya yaitu:

  • Hukum menurut Bentuknya

Menurut bentuknya, hukum dikelompokkan sebagai berikut:

  1. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis dapat merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.
  2. Hukum tak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Hukum tak tertulis juga disebut hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis ditaati seperti suatu peraturan perundangan.
  • Menurut sumbernya

Menurut sumbernya hukum dibedakan menjadi :

  1. Hukum undang-undang, yaitu peraturan hukum yang tercantum dalam perundangan-undangan.
  2. Hukum adat, yaitu peraturan-peraturan hukum yang terletak dalam kebiasaan.
  3. Hukum traktat, yaitu peraturan hukum yang ditetapkan oleh beberapa negara dalam suatu perjanjian Negara.
  4. Hukum jurisprudensi, yaitu peraturan hukum yang terbentuk oleh putusan hakim.
  5. Hukum doktrin, peraturan hukum yang berasal dari dari pendapat para ahli hukum.
  • Hukum menurut waktu berlakunya

Menurut waktu berlakunya hukum di bagi menjadi dua, yaitu:

  1. Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
  2. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.
    Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.
  • Menurut cara mempertahankannya

Cara pertahanan hukum dibagi menjadi :

  1. Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan.
  2. Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material
  • Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, hukum dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

  1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak dan harus dilaksanakan.
  2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan masing-masing.
  • Menurut wujudnya

Ini dibedakan menjadi :

  1. Hukum obyektif, yaitu peraturan hukum yang berlaku umum dalam suatu Negara.
  2. Hukum subyektif, yaitu peraturan hukum yang muncul dari hukum obyektif teapi hanya berlaku pada orang tertentu.
  3. Hukum subyektif juga disebut sebagai hak.
  • Hukum menurut tempat berlakunya

Jenis ini dibedakan menjadi:

  1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara.
  2. Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan hubungan hukum dalam dunia internasional
  • Hukum menurut Isinya

Menurut isinya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut.

  1. Hukum privat adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat juga disebut hukum sipil. Contoh: KUH Perdata dan KUH Dagang.
  2. Hukum publik adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau antara negara dengan perorangan. Hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Hukum publik juga disebut hukum negara.

Itulah penjelasan ulasan di atas, dimana Hukum memiliki tugas untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan di hadapan hukum. Seperti yang sudah di jelaskan di atas tadi, dimana hukum dinyatakan sebagai penegak keadilan bagi masyarakat yang merasa di rugikan oleh sebelah pihak yang melakukan kecurangan, kejahatan seperti melakukan kriminal dan lain sebagainya.